Home / BERITA DAN KEGIATAN / 12 Propemperda Kabupaten OKI tahun 2017

12 Propemperda Kabupaten OKI tahun 2017

dprd

KAYUAGUNG, PE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) bersama dengan DPRD OKI telah menyetujui 12 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten OKI tahun 2017. Dari rencana Perda yang akan dibahas tersebut diantaranya 7 Raperda merupakan inisiatif dari DPRD OKI dan 5 Raperda merupakan usulan dari eksekutif atau Pemkab OKI.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD OKI, Drs Kamaludin MSi didampingi Wakil Ketua, H Subhan Ismail mengatakan, dilakukannya pembentukan perda didasarkan pada skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat OKI sekaligus juga sebagai jawaban dari perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Kamaluddin, pembentukan perda dilakukan secara terkoordinasi, terarah terpadu yang disusun bersama eksekutif dan legislatif. “Usulan Raperda sebelumnya sudah masuk terlebih dahulu dan selanjutnya menjadi propemperda yang telah disahkan pada 13 Maret 2017,” bebernya.

Politisi Partai Hanura ini mencontohkan, untuk meningkatkan bidang pertanian dimana selama ini petani menggarap lahan dikendalikan oleh tengkulak dan saat petani panen justru harga jatuh dan saat masa tanam harga justru tinggi.

“Nah ini yang kita lindungi. Pemerintah harus back up ketika masa panen. SKPD terkait ikut andil, dengan begitu pendapatan per kapita petani bisa meningkat atau stabil,” cetusnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD OKI, Agus Salim SE MM mengatakan, pembentukan maupun revisi dari perda merupakan upaya dari pemerintah baik eksekutif maupun legislative dalam mempersiapkan payung hukum atau regulasi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih sejahtera.

“Pada prinsipnya perda yang akan dibahas ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sebelum disahkan akan dilakukan pembahasan secara mendalam, sehingga setiap pasal yang akan masuk dalam perda betul-betul dapat melindungi hak-hak masyarakat,” tukasnya.

Adapun 12 propemperda yang telah disetujui untuk dibahas tersebut diantaranya 7 raperda merupakan usulan atau inisiatif dari DPRD OKI yakni raperda tentang pedoman pembentukan RTRW kabupaten, raperda tentang penata usahaan surat hak atas tanah, dan raperda tentang perlindungan konsumen atas produk makanan lokal, raperda tentang penetapan sentra kawasan kerajinan dan kuliner.

Kemudian raperda perlindungan anak yatim, yatim piatu dan kaum duafa, raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Sementara itu 5 raperda usulan dari eksekutif diantaranya perubahan Perda No 16 tahun 2011 tentang administrasi kependudukan. Perubahan perda kedua Perda No 19 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Raperda tentang asi ekskusif dan raperda tentang pelaksanaan pemberian santunan bagi masyarakat kurang miskin, serta raperda tentang pencabutan Perda No 14 tahun 2006 tentang izin kepemilikan penggunaan dan penjualan gergaji rantai (Chain Caw) dan sejenisnya. IAN

Sumber : palpres.com